skenario

ADA SKENARIO REZIM PDIP PERCEPAT JABATAN STRUKTURAL DI TNI KURUN WAKTU APRIL 2019 HINGGA OKTOBER 2019 ANTISIPASI KUDETA MILITER.*

By : Tommy Wibowo,

Saya tertarik dengan pernyataan Selamat Ginting, Jurnalis Republika yang mengatakan bahwa keturunan keluarga Luhut dan Hendropriyono akan diposisikan sebagai pemimpin tertinggi struktural TNI.

Mantan Komandan Kodiklatad 1994-1996, Jenderal Kehormatan (Purn) AM Hendropriyono (Akmil 1967), dan mantan Komandan Kodiklatad 1997-1998, Jenderal Kehormatan (Purn) Luhut Binsar Panjaitan (Akmil 1970). Kedua-duanya adalah termasuk didalam gerbong Team Sukses Pilpres Jokowi. Walaupun Hendropriono lebih banyak di belakang layar.

Menantu Luhut, Maruli Simanjuntak tadinya sebagai Komandan Paspampres. Jabatan bintang dua. Ia melompati seniornya lulusan Akmil 1990 dan 1991. Maruli dan Kunto sama-sama lulusan Akmil 1992.

Kunto menjadi lulusan pertama Akmil 1992 yang menjadi Danrem di Palembang. Maruli menyusul kemudian, menjadi Danrem di Solo.  Bahkan Maruli tanpa mengikuti test apalagi kursus Danrem. Spesial untuk Maruli.

Naiknya Maruli, mau tidak mau ‘memaksa’ abang kelasnya naik jadi bintang dua. Lulusan terbaik Akmil 1990, I Nyoman Cantiasa dipromosikan menjadi bintang dua. Namun jabatannya hanya perwira staf ahli tingkat III Polkamnas Panglima TNI. Sebelumnya Cantiasa sebagai Kasdam Cendrawasih.

Sedangkan lulusan terbaik Akmil 1991, Brigjen Teguh Pudjo Rumekso dipromosikan dari Kasdam Mulawarman menjadi Komandan Pussenif Kodiklatad. Jabatan untuk bintang dua. Sedangkan penerima Trisakti Wiratama (terbaik kedua) Akmil 1991, Brigjen Eko Susetyo (Korps Kavaleri) saat ini menjadi Wakil Komandan Puspenerbad.

Adapun  lulusan terbaik Akmil 1992, Kolonel (Kavaleri) Erwin Djatmiko, saat ini masih menjabat sebagai Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Lampung. Sementara lulusan terbaik kedua, penerima Trisaksi Wiratama Akmil 1992, Kolonel (Zeni) Adisura Firdaus Tarigan, saat ini sebagai Paban I Jakenstra Srenad. Tarigan belum sempat menjadi Komandan Korem.

Spesial pula untuk menantu Hendropriyono. Andika Perkasa, alumni Akmil 1987. Andika menikah dengan anak Hendro, Diah Erwiany. Andika kini sudah bintang empat. Jabatan tertinggi di Angkatan Darat, KSAD.

Dalam tempo lima tahun, ia menggapai bintang empat (November 2018 lalu). Bintang satu diraihnya pada akhir tahun 2013. Ia melompati tiga lulusan di atasnya, Akmil 1986, 1985, dan 1984.

Berbeda dengan Try Sutrisno mapun Edi Sudradjat, sekitar 32 tahun lalu. Try memerlukan waktu tujuh tahun dari bintang satu (1979) hingga bintang empat (1986). Edi memerlukan delapan tahun dari bintang satu (1980) hingga bintang empat (1988).

Ada fenomena fantastisnya kenaikan pangkat dan promosi Maruli, Andika, serta Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto  (AAU 1986). Maka, sangat mungkin ada skenario politis demi rezim penguasa didalamnya dengan percepatan jabatan untuk mereka pada April hingga Oktober 2019.

Skenario ‘memper-super-cepatkan’ ketiganya dibandingkan perwira tinggi lainnya. Maruli dipercepat menjadi bintang tiga, kemungkinan menjadi panglima Kostrad. Jadi dari Komandan Paspampres segera promosi sebagai panglima Kodam di Jakarta, Bandung  atau Semarang.

Letjen Besar Harto (Akmil 1986) akan sebentar saja menjadi Pangkostrad.  Maruli akan menggantikannya dalam hitungan bulan, seperti Andika. Lalu Maruli langsung lompat menjadi KSAD.

Andika segera diplot menjadi Panglima TNI. Kemudian Hadi akan digeser menjadi salah seorang menteri. Bisa saja menggantikan Luhut Panjaitan yang akan konsentrasi untuk pemenangan calon presiden Jokowi.

Waspadai adanya petinggi TNI Angkatan Darat yang sudah tergoda dan iming-iming kekuasaan. Para perwira tinggi TNI dan purnawirawan PATI (Perwira Tinggi) dan rekan-rekan dijajaran BAIS (Badan intelijen Srategis) sudah paham bahwa Hendropriyono cs Luhut panjaitan, Muldoko dll.. (Jendral Merah) beberapa bulan lalu pernah menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok "Koalisi Merah".

Ini memang "Gerakan" politik praktis dan otomatis mengabaikan profesionalisme TNI. Sesuatu yang sangat disayangkan jika skenario ini terjadi. Artinya, TNI ditarik dalam kancah politik praktis demi mendukung "koalisi merah" atau demi pemenangan pemilihan presiden yang berhaluan kiri pada 2019.